Jurnal Skripsi

Tiga jurnal yang di jadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi saya dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau” adalah :

  1. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)

Oleh : Joko Pramono, Dosen Tetap STIE AMA Salatiga
Among Makarti, Vol. 7 No. 13, Juli 2014

  1. PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2007-2011

Oleh : Ni Luh Putu Fitriani 1, A.A.N.B. Dwirandra 2
ISSN : 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 (2014) : 211-227

  1. ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO

Oleh : Fidelius
Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal. 2088-2096. ISSN 2303-1174

Advertisements

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart/Perseroan) mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi, kemudian pada 1999 mulai memasuki sektor minimarket. Ekspansi secara eksponensial di mulai Perseroan pada tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai Alfa minimart dan membawa nama baru ‘Alfamart’.

Saat ini Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha ritel, dengan melayani lebih dari 2,7 juta pelanggan setiap harinya di lebih dari 8.500 gerai yang tersebar di Indonesia. Didukung lebih dari 90.000 karyawan menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia. Alfamart mengemban visi, misi dan mempunyai filosofi menjadi gerai komunitas. Karenanya selain berupaya memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pelanggan dengan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau.

Perseroan juga berupaya berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dipersiapkan dan berkesinambungan melalui 6 pilar utama (Alfamart Care, Alfamart Smart, Alfamart Sport, Alfamart Clean and Green, Alfamart SME’s dan Alfamart Vaganza). Selain itu juga merangkul masyarakat setempat dan institusi melalui skema waralaba yang dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru dan membuka lapangan pekerjaan.

Alfamart telah menerima penghargaan dari berbagai institusi yang terpercaya, di antaranya; Service Quality Award 2010-2013, Top Brand Award 2008-2013, Best Brand Award 2008-2013, Indonesia’s Most Admire Company 2009-2013, SPEX2 Award 2011-2012, Digital Marketing Award 2010-2013, Word of Mouth Marketing Award 2009-2013, Middle Class Brand Champion Award 2013, Woman No.1 Choice award 2013. Perseroan juga berhasil mencapai Store Equity Index tertinggi berdasarkan Nielsen Research selama 6 tahun berturut-turut.

Berikut Laporan keuangan tahunan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

1. Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi tahun 2013-2012

1 23452. Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi tahun 2012-2011

12343. Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi tahun 2011-2010

1 2 34. Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi tahun 2010-2009

1 25. Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi tahun 2009-2008

1 2

sumber :

http://www.idx.co.id/

http://corporate.alfamartku.com/#

Keadaan Ekonomi Amerika dan Eropa Barat

A. Perang Dingin

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua adidaya dunia. Keduanya merasa sama kuat maka terjadilah persaingan dan perebutan pengaruh sebagai negara nomor 1 di dunia. Dengan adanya perebutan pengaruh antara kedua negara adikuasa tersebut situasi politik di dunia kembali tegang dan mengakibatkan timbulnya rasa saling curiga dan perlombaan senjata antara antara kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak diliputi suasana perang dingin.

Perang Dingin (1947–1991) adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan konflik dan kompetisi antara Amerika Serikat (beserta sekutunya disebut blok barat) dan Uni Soviet (beserta sekutunya disebut Blok Timur). Persaingan keduanya terjadi di berbagai bidang: koalisi militer; ideologi, psikologi, dan tilik sandi; militer, industri, dan pengembangan teknologi; pertahanan; perlombaan nuklir dan persenjataan; dan banyak lagi. Perang dingin bukanlah sekedar perang biasa di mana kedua belah pihak berperang di medan terbuka. Istilah “Perang Dingin” sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut.

Dampak Perang Dingin

“Dampak Positif”

Selama Perang Dingin berlangsung perkembangan IPTEK maju pesat karena kedua Blok ini banyak melakukan pengembangan dan mempunyai hasil yang sangat bagus terutama masalah eksplorasi luar angkasa. Selain itu, membawa dampak positif pada perekonomian dunia yang ditandai dengan munculnya negara super power sehingga perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang. Namun secara tidak langsung juga membawa unsur politik didalamnya dimana pemilik modal besar mendapatkan keuntungan besar, sementara negara yang modalnya terbatas mendapatkan keuntungan yang kecil. Karena itu munculah istilah globalisasi ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah beberapa tindakan seperti misalnya menyatukan mata uang.

“Dampak Negatif”

Perang Dingin ini juga membawa dampak yang negatif pula, selama Perang Dingin berlangsung masyarakat mengalami ketakutan akan perang nuklir yang lebih dahsyat dari perang dunia kedua. Dampak lainnya adalah terbaginya Jerman menjadi dua bagian yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur yang dipisahkan oleh Tembok Berlin.

“Dampak Perang Dingin bagi Indonesia”

Sistem politik-ekonomi Indonesia telah dibawa pada arus komunisme-sosialisme pada masa Orde Lama. Sementara pada masa Orde baru berkembang liberalisme-kapitalisme.

 

B. Ekonomi Amerika Serikat

Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat segera memberikan bantuannya kepada negara-negara sekutunya di Eropa Barat, melalui Marshall Plan, yakni Rencana Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1947. Tujuannya untuk memberi bantuan kepada negara-negara Eropa Barat. Amerika juga memberi bantuan kepada Turki, Yunani dan Jepang melalui Truman Doctrine. Bagi negara­ negara Asia, Amerika memberi bantuan ekonomi dan militer melalui Poin For Truman berdasarkan MSA. Sedangkan untuk negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam CENTO melalui Eisenhower Doctrine. Sedangkan ketika berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi “masyarakat post-industrial”. AS juga mulai mengalami defisit perdagangan. Timur Tengah menjadi penting dalam kebijakan luar negeri AS, karena Amerika memperoleh miliaran barel minyak dari Timur Tengah.

Saat ini, Amerika Serikat adalah salah satu negara terkaya di dunia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, infrastruktur yang maju, dan produktivitas yang tinggi. Pendapatan per Kapita (KKB) merupakan yang tertinggi keenam di dunia. AS juga merupakan produsen minyak bumi terbesar ketiga dan produsen gas alam terbesar kedua di dunia. Ekonomi AS merupakan ekonomi campuran yang mengalami pertumbuhan PDB yang stabil, memiliki tingkat pengangguran yang sedang, dan tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi. Lima rekan dagang utama AS adalah Uni Eropa, Kanada, Tiongkok, Meksiko dan Jepang.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) adalah ekonomi terbesar di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) nominalnya tercatat sebesar $15,8 triliun pada tahun 2012, yang merupakan seperempat dari PDB nominal dunia. PDB berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) Amerika Serikat juga merupakan yang terbesar di dunia dan merupakan seperlima dari PDB KKB dunia. Pada tahun 2010, Amerika Serikat masih menjadi negara pabrikan terbesar, dengan seperlima hasil pabrikan dunia berasal dari AS. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, 132 bermarkas di AS. Selain itu, Amerika Serikat memiliki pasar finansial terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Sekitar 60% cadangan mata uang global diinvestasikan dalam dollar AS, sementara 24% diinvestasikan dalam Euro. Bursa Efek New York adalah bursa efek terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Investasi asing langsung di Amerika Serikat tercatat sebesar $2,4 triliun. Investasi Amerika Serikat di negara lain berjumlah $3,3 triliun. Pasar tenaga kerja juga menarik imigran dari seluruh dunia. Selain itu, berdasarkan Indeks kemudahan berbisnis dan Laporan daya saing global menempatkan AS sebagai salah satu negara terbaik.

Ekonomi AS saat ini sedang mengalami kesulitan akibat krisis keuangan 2007-2008. Pada Februari 2013, tingkat pengangguran mencapai 7,7% atau 12,0 juta orang, sementara tingkat pengangguran U-6 yang juga meliputi kekurangan pekerjaan mencapai 14,3% atau 22,2 juta. Dengan tingginya tingkat pengangguran, berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan pemotongan anggaran federal, ekonomi AS masih berusaha  pulih dari pengangguran. Kemiskinan ekstrem yaitu rumah tangga dengan pendapatan kurang, tinggal di tempat perlindungan darurat atau program perumahan transisional, sementara sisanya tinggal di jalan, bangunan yang ditinggalkan, atau tempat lain yang tidak layak. Pada tahun 2008, AS menghabiskan lebih banyak anggarannya untuk kesehatan dari negara lain di dunia, akan tetapi, pada tahun 2013, harapan hidup AS lebih rendah daripada 17 negara berpendapatan tinggi lainnya.

C. Ekonomi Eropa Barat

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa mengalami kemerosotan yang sangat tajam di bidang ekonomi. Dengan adanya kenyataan tersebut, negara Amerika Serikat memberikan bantuan melalui kebijakan Marshall Plan. Dengan adanya Marshall Plan, Eropa mengalami kemajuan dalam perokonomian mereka. Inisiatif tersebut dikemukakan oleh Seketaris Negara Amerika yaitu George Marshall. Inti dari rencana tersebut adalah memberikan bantuan kepada Negara Eropa Barat yang terkena imbas Perang Dunia II sekaligus berusaha membendung pengaruh komunisme di Eropa Barat. Program tersebut berjalan dari tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1951. Setelah Marshall Plan berakhir, negara-negara Eropa membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian Eropa bernama EEC (European Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Setelah sukses dengan menjalankan programnya melalui kebijakan-kebijakan seperti Tarif Bea Bersama (Common Customs Tariff) dan Kebijakan Komersial Bersama (Common Commercial Policy), EEC mengganti namanya menjadi Euratom (Masyarakat Atom Eropa).

Hingga akhirnya, pada abad ke-20 EEC berubah menjadi European Union atau Uni Eropa hingga saat ini. Tercatat ada 27 negara anggota UE dengan 23 bahasa resmi. Pengaruh Uni Eropa tidak hanya terjadi pada negara-negara Eropa, tetapi juga sampai pada Indonesia melalui berbagai bentuk kerjasama. Dalam perkembangan Uni Eropa, negara-negara pionir –yang juga dikenal dengan sebutan The Inner Six– sering melakukan pertemuan-pertemuan dan menghasilkan traktat-traktat yang menghasilkan kesepakatan baru. Perjalanan terbentuknya Uni Eropa dari masa awal mengalami perkembangan yang cukup bagus dan signifikan. Hal yang paling mencolok adalah semakin banyaknya negara-negara Eropa yang bergabung dengan The Inner Six sehingga terbentuklah persatuan yang saat ini dikenal dengan sebutan European Union. Saat ini tercatat ada 27 negara anggota UE dengan 23 bahasa resmi.

Pada tahun 2008, Uni Eropa mengalami krisis ekonomi. Dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut telah membuat Uni Eropa mulai memasuki fase-fase sulit. Badai krisis yang dialami negara-negara Eropa memiliki ‘efek domino’ terhadap negara-negara Eropa lain. Krisis di Eropa merupakan dinamika rumit antara politik dan ekonomi.

Krisis Eropa yang diawali dengan kejatuhan perekonomian Negara anggota Uni Eropa yang dipicu oleh melonjaknya beban utang dan defisit Negara anggota Uni Eropa terutama Yunani. Pengeluran pemerintah yang begitu banyak serta keserakahan beberapa Negara di Eropa seperti Yunani, Portugal, Irlandia, dan Spanyol menyebabkan pemerintah kesulitan dalam membayar hutang. Krisis keuangan ini akan berdampak banyak ke Negara Eropa termasuk Jerman dan Prancis. Di luar Eropa, Negara yang keuangan pemerintahnya tidak baik akan mudah terkena dampak ini, termasuk Jepang. Terutama Negara-negara yang menggantungkan pada kegiatan ekspor impor akan terkena dampak krisis ekonomi global ini.

China dan India yang sering diharapkan sebagai “Negara Penyelamat” krisis ekonomi global, karena pertumbuhan ekonomi mereka yang amat tinggi dalam sepuluh tahun terakhir pun akan terkena dalam krisis ekonomi Eropa. Pertumbuhan ekonomi China telah menurun, walau relative masih amat tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi China akan berdampak pada banyak Negara di Asia termasuk Asia Tenggara.

D. Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadap Perekonomian Indonesia

Krisis keuangan Eropa yang menjadi krisis global dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih terjaga meskipun mengalami sedikit gejolak pada sektor finansial. Kedalaman krisis pada jangka waktu pendek (seketika) diperkirakan mendorong aliran modal keluar besar-besaran terkait dengan ketidakpercayaan pada sistem finansial dunia. Dampak aliran modal keluar inilah yang perlu diwaspadai karena dapat menurunkan confidence terhadap perekonomian Indonesia. Apabila Indonesia mampu meredam gejolak jangka pendek (seketika) maka confidence perekonomian jangka menengah panjang dapat terjaga. Dalam jangka waktu yang lebih panjang (menengah panjang), krisis global diperkirakan akan memberi dampak yang besar pada sektor riil terutama perdagangan terkait perlambatan perekonomian dunia terutama pada negara-negara maju. Krisis global tidak berpengaruh besar terhadap jalur perdagangan langsung (direct trade) antara Indonesia dengan Eropa maupun dengan Amerika Serikat. Namun jalur perdagangan tidak langsung (indirect trade) Indonesia dengan Eropa dan Amerika akan terpengaruh melalui China. China yang merupakan importir terbesar barang Indonesia diperkirakan akan mengurangi impornya disebabkan permintaan negara-negara maju menurun terhadap barang China.

Dampak resesi ekonomi AS dan Eropa terhadap Indonesia tentunya negative, tetapi karna NET ekspor hanya mengerakan sekitar 8% dari produk domestic brouto (PDB) Indonesia, maka dampaknya relative kecil dibandingkan dengan Negara tetangga yang ketergantungan ekspornya ke AS besar misalnya hongkong, Singapura dan Malaysia. Berikut ini  dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia diantaranya melemahnya nilai tukar rupiah kemudian terjadinya krisis financial global dan lumpuhnya system perbankan global yang yang berlarut akan berdampak sangat negative terhadap Indonesia, karna pembiayaan kegiatan investasi di penyerapan tenaga kerja melambat dan akibatnya daya beli masyarakat turun, yang akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sumber :

http://hari-sejarah.blogspot.com/2014/12/sejarah-perang-dingin-amerika-vs-uni_43.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Amerika_Serikat

http://kumpulansejaraheropa.blogspot.com/2014/12/keadaan-ekonomi-eropa-pasca-perang.html

http://www.gurusejarah.com/2015/01/perubahan-ekonomi-setelah-perang-dunia.html

http://dmarcella.blogspot.com/2013/05/krisi-eropa-dan-dampaknya-terhadap.html

http://desiauliasari.blogspot.com/2012/12/krisis-global-dan-dampaknya-terhadap.html

PELUANG INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 2015

Oleh :

Tekla Shintauli Lorentina

27211068

Akhir – akhir ini yang menjadi perbincangan hangat yaitu persoalan mengenai menghadapi MEA. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) adalah suatu bentuk kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan diberbagai sektor sebagai bentuk penguatan agar dapat bersaing secara global. MEA merupakan gagasan dari sepuluh negara Asia Tenggara untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik. Indonesia dan sembilan negara ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau ASEAN Economic Community (AEC). Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa “masyarakat ASEAN” harus terbentuk pada tahun 2020. Para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka pada tahun 2007 untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN menjadi tahun 2015. Melalui realisasi MEA, diharapkan ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang akan membuat ASEAN lebih dinamis dan memiliki daya saing.

Dalam penerapannya pada tahun 2015, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Ketujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasi kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, E-Asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar untuk menghadapi MEA ini diantaranya tantangan sumber daya alam yang masih dikelola oleh pihak asing dan tantangan sumber daya manusia yang belum siap untuk kancah ASEAN. Untuk menyiapkan sumber daya manusia agar dapat bersaing di kancah ASEAN yaitu melalui pendidikan yang seharusnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sabang sampai merauke harus diberikan mutu pendidikan yang sama dengan kualitas pengajar yang unggul. Saat menempuh jenjang pendidikan, mereka harus dibekali berupa keterampilan berbahasa internasional khususnya wilayah ASEAN (Bahasa Inggris, Melayu dan Mandarin), keterampilan yang bersifat hard skill dan soft skill serta mendalami ragam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan yang ada. Tidak lupa juga untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di indonesia agar mereka tidak lupa akan budaya Indonesia dan bisa menyaring budaya-budaya asing yang akan masuk nantinya apabila bersifat negatif. Jenjang pendidikan paling tinggi yaitu Perguruan Tinggi, mereka harus bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang handal sesuai permintaan dibursa kerja. Selain dari itu, Pemerintah harus mengadakan sosialisasi mengenai MEA ini kepada seluruh lapisan masyarakat supaya mereka dapat menyiapkan diri untuk menghadapi MEA ini seperti memberikan pelatihan keterampilan dan pelatihan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing.

Jika sebuah negara memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi di kancah regional dan global, maka dapat dipastikan tenaga kerja yang dimiliki telah mencapai standarisasi. Untuk mencapai standarisasi, setiap tenaga kerja harus mengikuti sertifikasi sesuai bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia di Indonesia perlu memiliki kesadaran sejak dini dan berupaya melakukan peningkatan kemampuan yang lebih agar mampu bersaing dengan yang lainnya dikarenakan MEA 2015 ini akan memberikan keleluasaan bagi seluruh masyarakat wilayah ASEAN untuk bekerja secara bebas diluar negaranya. Apabila tenaga kerja di Indonesia tidak mampu berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, maka akan muncul permasalahan lain yang lebih kompleks.

Kita harus memandang MEA ini sebagai suatu peluang untuk memajukan bangsa kita salah satunya dibidang budaya dan pariwisata. Indonesia dengan kekayaan alam dan keindahan alam yang ada harus bisa kita manfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya-budaya kita yang beraneka ragam. Pariwisata yang menarik akan membuat para turis asing berkunjung ke Indonesia karena biasanya mereka ingin berliburan ke tempat-tempat yang menarik dan belum pernah ada dinegara mereka. Peran pemerintah turut andil dalam hal ini untuk melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam ini dan melakukan pengelolaan yang lebih baik lagi seperti untuk menjaga kebersihan dan kelestariannya, memberikan fasilitas dan keamanan ditempat tersebut. Perkembangan pariwisata ini terletak pada kemampuan mengemas dan mengembangkan tempat tersebut agar menarik perhatian wisatawan.

Namun tak kalah pentingnya juga adalah kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, tenaga kerja bidang pariwisata harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standard kompetensi serta mengikuti program sertifikasi. Untuk bidang pariwisata akan memberikan dampak yang baik bagi Indonesia yaitu akan menambah devisa negara apabila semakin banyak turis yang datang ke Indonesia, sekaligus bisa membuat Indonesia terkenal dimancanegara akan keindahan yang dimilikinya.

Selain bidang pariwisata juga terdapat peluang dibidang kuliner dan produk kreatifitas Indonesia. Dari sabang sampai merauke yang memiliki khas dan cita rasa makanan yang berbeda-beda juga bisa dijadikan peluang untuk menghadapi MEA. Usaha bidang kuliner ini sepertinya tak ada hentinya malah semakin banyak tempat makanan yang berdiri dengan ciri khasnya sendiri. Namun sayangnya saat ini banyak pedagang yang tidak memperdulikan kebersihan dan kesehatan makanan yang mereka buat. Oleh sebab itu, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah makanan ini agar sesuai dengan standar kesehatan yang ada sehingga pengusaha-pengusaha ini juga mampu bersaing di kancah ASEAN. Selain itu, memberikan penyuluhan terhadap kualitas makanan yang mereka produksi. Jika standar tersebut bisa terpenuhi, pengusaha-pengusaha ini juga bisa bersaing dan bisa membuka cabang di kawasan negara ASEAN untuk menambah pendapatan negara.

Sebenarnya banyak produk Indonesia yang tidak kalah saing dengan produk luar negeri yang seharusnya bisa menguntungkan Indonesia tetapi masalahnya masyarakat Indonesia yang memiliki sifat konsumtif lebih sering memilih merk ternama agar keliatan keren dan karena kualitasnya. Memang ada sebagian pedagang Indonesia yang mengesampingkan kualitas sedangkan harga yang mereka buat bisa lebih tinggi dibanding produk luar negeri yang beredar. Hal ini juga perlu diperbaiki agar mereka nantinya tidak bertambah kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Pemerintah perlu mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri dengan penerapan cinta produk Indonesia secara serius. Hal ini harus didukung juga dengan penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku usaha produk Indonesia agar meningkatkan kualitas dan lebih kreatif dalam berkarya agar industri kreatif dalam negeri bisa tetap tumbuh dan berkembang serta dapat terkendali dari serbuan produk-produk impor negara ASEAN lainnya. Contoh salah satu produk Indonesia yang perlu dilestarikan yaitu batik yang bisa menjadi ciri khas Indonesia untuk kancah Internasional.

Dari penjelasan saya diatas, hal-hal tersebut merupakan peluang Indonesia untuk bisa bersaing dikancah ASEAN yang perlu diperhatikan dan dilakukan peningkatan yang lebih. Bisnis kuliner perlu diciptakan dengan konsep yang berbeda yaitu membangun sebuah tempat makan dengan beberapa menu ciri khas berbagai daerah di Indonesia yang akan dibangun didekat daerah pariwisata salah satunya di Bali. Wilayah Bali merupakan tempat yang sering banyak dikunjungi oleh turis asing dan saya rasa disana bisa menjadi target untuk mengenalkan cita rasa makanan nusantara Indonesia yang berguna untuk menarik perhatian para turis asing untuk datang ke Indonesia. Selain makanan, biasanya yang tak lupa dibawa ketika berkunjung ke negara lain adalah buah tangan atau oleh-oleh. Hal ini bisa kita manfaatkan dengan menciptakan souvenir atau makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Oleh sebab itu, industri kreatif harus bisa menciptakan produk-produk yang unggul seperti souvenir yang unik dan lucu yang bisa dijadikan oleh-oleh. Maksud disini bukan hanya dalam bentuk benda saja, namun bisa juga dalam bentuk pakaian, tas, sepatu dan lain-lain yang mencirikan produk khas Indonesia. Selain Bali, masih banyak pulau-pulau atau wilayah Indonesia yang memiliki keindahan alam yang belum banyak diketahui orang selama ini. Untuk itu, Pemerintah bisa menjadikannya peluang untuk para wisatawan, kemudian bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk ikut serta menjaga kebersihan pulau-pulau atau wilayah tersebut.

Selepas daripada itu, Pemerintah harus menyiapkan atau membuat regulasi untuk menghadapi tantangan MEA ini. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kekayaan alam Indonesia, sumber daya manusia dan melakukan standarisasi sebagai bentuk proteksi. Regulasi yang dibuat bertujuan untuk melindungi pasar Indonesia dari serbuan barang produk negara-negara ASEAN untuk menyeimbangkan ekspor dan impor yang terjadi. Selain itu, menyelamatkan tenaga kerja Indonesia yang sebagian belum memiliki keahlian seunggul masyarakat ASEAN lainnya.

Menyambut MEA 2015, siap tidak siap, Indonesia harus siap dalam menghadapi arus bebas antar negara-negara ASEAN karena kesepakatan ini bukan berlaku hanya untuk satu tahun atau dua tahun saja. Untuk itu perlu kesadaran sejak dini mengenai efek dari MEA yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tanggung jawab untuk ikut serta berpartisipasi dalam mempersiapkan diri menjadi milik bersama. Semua akan menjadi sia-sia apabila kita yang menjadi bagian dari MEA 2015 hanya sibuk untuk menggerutu dan menyalahkan Pemerintah apabila didalam diri kita tidak ada keinginan untuk bersaing secara regional. Kita semua harus bersama-sama menyiapkan diri untuk menjadi manusia yang berkompeten dan berkualitas agar kita mampu bersaing untuk menghadapi MEA ini. Jangan sampai Indonesia dijajah oleh bangsa lain yang nantinya akan membuat kita menjadi asing dirumah kita sendiri yaitu Indonesia.

10952402_1044713675557156_2342944468831373734_n

Tugas 3 – ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Beretika dalam berbisnis adalah suatu pelengkap utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Bisnis yang sukses bukan hanya dilihat dari hasil usaha saja, tetapi juga tercermin dari perilaku serta sepak terjang si Pelaku Bisnis dalam proses berbisnis. Namun pada prakteknya banyak perusahaan yang mengesampingkan etika demi tercapainya keuntungan yang berlipat ganda. Lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu sehingga menggeser prioritas perusahaan dalam membangun kepedulian di masyarakat. Kecenderungan itu memunculkan manipulasi dan penyelewengan untuk lebih mengarah pada tercapainya kepentingan perusahaan. Praktek penyimpangan ini terjadi tidak hanya di perusahaan di Indonesia, namun terjadi pula kasus-kasus penting di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kode etik sangatlah penting untuk setiap profesi apapun itu. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota profesi baik dalam berhubungan dengan kolega, langganan, masyarakat dan pegawai.

1. Etika Bisnis Akuntan Publik

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

    1. Independensi, integritas, dan obyektivitas

      • Independensi

        Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).

      • Integritas dan Objektivitas

        Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

 

    2. Standar umum dan prinsip akuntansi

    • Standar Umum.

      Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

      1. Kompetensi Profesional.

        Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.</p

      2. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional.

        Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

      3. Perencanaan dan Supervisi.

        Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.</p

      4. Data Relevan yang Memadai.

        Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.</p

      5. Kepatuhan terhadap Standar.

        Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.</p

    • Prinsip-Prinsip Akuntansi.

      Anggota KAP tidak diperkenankan:

      1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
      2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

 

    3. Tanggung jawab kepada klien

    • Informasi Klien yang Rahasia.

      Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

      1. membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
      2. mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
      3. melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
      4. menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.
    • Fee Profesional
    • Besaran Fee
    • Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

    • Fee Kontinjen
    • Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

 

    4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

    • Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.
    • Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

    • Komunikasi antar akuntan publik.
    • Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

      Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

 

    5. Tanggung jawab dan praktik lain

    • Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.
    • Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

    • Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.
    • Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

    • Komisi dan Fee Referal.
        • Komisi
        • Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

        • Fee Referal (Rujukan).
        • Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

    • Bentuk Organisasi dan Nama KAP.
    • Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

    Baru-baru ini salah satu badan yang memiliki fungsi untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Ke-8 butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. 8 Butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut :

    • Tanggung Jawab Profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semuakegiatan yang dilakukannya.
    • Kepentingan Publik . Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.
    • Integritas. Auditor dituntut harus memiliki sikap yang baik seperti jujur, bijaksana, serta rasa tanggungjawab yang tinggi atas pekerjaannya.
    • Objektivitas. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.
    • Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. Auditor dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
    • Kerahasiaan. Auditor dituntut harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
    • Perilaku Profesional. Auditor dituntut harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
    • Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

 

2. Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Gagasan bisnis kontemporer sebagai institusi sosial dikembangkan berdasarkan pada persepsi yang menyatakan bahwa bisnis bertujuan untuk mencari laba. Persepsi ini diartikan secara jelas oleh Milton Friedman yang mengatakan bahwa tanggung jawab bisnis yang utama adalah menggunakan sumber daya dan mendesain tindakan untuk meningkatkan laba sepanjang tetap mengikuti atau mematuhi aturan permainan. Hal ini dapat dikatakan bahwa bisnis tidak seharusnya diwarnai oleh penipuan dan kecurangan. Pada struktur utilitarian, melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingan sendiri diperbolehkan. Untuk memenuhi kepentingan sendiri, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan terkadang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Menurut Smith mengejar kepentingan pribadi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan atau kebenaran. Bisnis harus diciptakan dan diorganisasikan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas-entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi yang artinya pada Kantor Akuntan Publik juga dituntut akan suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, pada Kantor Akuntan Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

 

3. Krisis dalam Profesi akuntansi

Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia-sia penyalahgunaannya. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap auditor-auditor yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengawasan intern, keuangan, administratif, penjualan, pengolahan data dan fungsi pemasaran diantara orang banyak.

Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Akuntan, sebagai berikut :

  • Berkaitan dengan earning management.
  • Pemeriksaan dan penyajian terhadap masalah akuntansi.
  • Berkaitan dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh akuntan pajak untuk menyusun laporan keuangan agar pajak tidak menyimpang dari aturan yang ada.
  • Independensi dari perusahaan dan masa depan independensi KAP. Jalan pintas untuk menghasilkan uang dan tujuan praktik selain untuk mendapatkan laba.
  • Masalah kecukupan dari prinsip-prinsip diterima umum dan asumsi-asumsi yang tersendiri dari prinsip-prinsip yang mereka gunakan akan menimbulkan dampak etika bila akuntan tersebut memberikan gambaran yang benar dan akurat.

Maraknya kecurangan di laporan keuangan, secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada profesi akuntan. Sederetan kecurangan telah terjadi baik diluar maupun di Indonesia. Profesi akuntan saat ini tengah menghadapi sorotan tajam terlebih setelah adanya sejumlah skandal akuntansi yang dilakukan beberapa perusahaan dunia. Dalam hasil Kongres Akuntan Sedunia (Word Congres Of Accountants “WCOA” ke-16 yang diselenggarakan di Hongkong juga disimpulkan bahwa kredibilitas profesi akuntan sebagai fondasi utama sedang dipertaruhkan. Sebagai fondasi utama,tanpa sebuah kredibilitas profesi ini akan hancur. Hal ini disebabkan oleh beberapa skandal terkait dengan profesi akuntan yang telah terjadi. Namun, Profesi akuntan dapat saja mengatasi krisis ini dengan menempuh cara peningkatan independensi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu presiden International Federation of Accountants IFAC menghimbau agar para akuntan mematuhi aturan profesi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar krisis profesi akuntan tidak lagi terjadi.

 

4. Regulasi dalam rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Melalui PPAJP – Dep. Keu., pemerintah Indonesia telah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan publik. Untuk mewujudkan perilaku profesionalnya, maka IAI menetapkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Kode etik IAI terdiri dari :

  • Prinsip etika, terdiri dari 8 prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.
  • Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, terdiri dari independen, integritas, dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lain.
  • Interpretasi Aturan Etika, merupakan panduan dalam menerapkan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Di Indonesia penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tersebut, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Meskipun telah dibentuk unit organisasi penegakan etika sebagaimana disebutkan di atas, namun demikian pelanggaran terhadap kode etik ini masih ada. Dapat disimpulkan bahwa meskipun IAI telah berupaya melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan, khususnya akuntan publik, namun demikian sikap dan perilaku tidak etis dari para akuntan publik masih tetap ada.

Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994yaitu :

  • Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dan sedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.
  • Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).
  • Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

 

5. Peer Review

Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu – individu yang berkualitas yang relevan dalam bidang. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi.

Peer review dapat dikategorikan oleh jenis aktivitas dan oleh medan atau profesi dimana kegiatan terjadi. Secara umum, mereka yang terlibat dalam organisasi profesi atau khusus diberikan mengidentifikasi proses tertentu mereka oleh “peer review” istilah generik. Jadi, bahkan ketika kualifikasi diterapkan unsur-unsur dari peer review mungkin tampak tidak konsisten.

 

Sumber :
http://xsaelicia.blogspot.com/2012/11/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html
http://ninarahayu-ninasblog.blogspot.com/2013/10/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html
http://albantantie.blogspot.com/2013/11/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html
https://erikacixers.wordpress.com/2013/11/08/etika-dalam-kantor-akuntansi-publik/