BAGAIMANA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA (AGAR INVESTOR ASING MASUK KE INDONESIA) ?

Nama              : Tekla Shintauli Lorentina

Npm / kelas    : 27211068 / 2EB01

Tugas 2 Aspek Hukum Dalam Ekonomi

BAGAIMANA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA (AGAR INVESTOR ASING MASUK KE INDONESIA) ?

          Hukum ekonomi adalah peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan tujuan pembangunan perekonomian dengan tidak mengabaikan hak-hak kepentingan masyarakat. Inti dari permasalahan ekonomi yang kita lihat adalah karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas.

          Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia masih terlalu lamban dalam mengikuti perkembangan dan perubahan dunia bisnis. Pemerintah seharusnya lebih peka dan peduli dalam mengatasi masalah hukum ekonomi di Indonesia diantaranya pembangunan yang tidak merata dan lapangan kerja yang tidak memadai, alangkah lebih baiknya di selesaikan dengan cepat untuk mensejahterahkan masyarakat. Timbulnya kegiatan ekonomi yang membutuhkan kaidah atau pranata baru karena sulit dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata maupun hukum publik. Adanya teknologi informasi, campur tangan dari negara lain erat kaitannya dalam perkembangan hukum.

          Nah bagaimana hubungannya dengan negara lain misalnya investor asing ? Investor asing adalah orang atau badan dari negara lain yang menaruh dananya dalam suatu bisnis. Upaya Indonesia untuk meningkatkan investasi dalam negeri dan asing sejalan dengan tujuan pemerintah yang lebih luas yaitu mengurangi ketimpangan sosial dan mengurangi pengangguran. Cara terbaik untuk mencari investor asing adalah dengan menggunakan media online internet. Dimana kita bisa mengenalkan Indonesia kepada negara lain melalui media online internet sehingga investor asing mau menanamkan modalnya. Selain itu juga banyak situs penyedia layanan yang mempertemukan antara investor dan pengusaha atau bisnis creator.

       Sebenarnya ada dampak positif dan negative dari masuknya investor asing ke Indonesia. Dampak positifnya diantaranya bisa mengurangi penggangguran karena dibukanya lapangan kerja yang baru. Sedangkan dampak negativenya yaitu bagi investor asing yang masuk ke Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan, disini tugas Pemerintah adalah bersikap tegas dalam menyikapi masuknya para investor asing karena bisa kita lihat sendiri investor asing ini lebih banyak menguasai pasar daripada investor lokal sehingga barang-barang produksi Indonesia nantinya bisa merosot ke bawah dan yang laku hanya barang-barang dari luar negeri oleh sebab itu Pemerintah harus mengendalikan keadaan ini agar produk Indonesia tidak banyak yang gulung tikar hanya karena kalah saing dengan produk asing. Contohnya saja investor yang menanamkan modal untuk membangun sebuah mall disuatu tempat, pembangunan swalayan yang merajalela.

     Dari pemaparan sekilas mengenai investor asing tersebut, ada baiknya kita memperbaiki hukum ekonomi di Indonesia terlebih dahulu. Indonesia seperti yang kita kenal dengan kolam susunya ternyata belum berhasil mensejahterahkan rakyatnya, selain itu juga kurangnya sumber daya manusia untuk mengolah dan mengembangkan sesuatu yang ada menjadi berguna. Sebagai contoh kasus hukum ekonomi yaitu :

          Kenaikan BBM, bahan bakar minyak adalah komoditas publik paling berpengaruh. Publik terperangah ketika harga BBM melonjak naik. Kenaikan harga BBM hingga 30%, Padahal Indonesia salah satu Negara yang memilki banyak minyak mentah tapi mengapa kita harus mengekspor minyak? Seandainya saja kita memilki sumber daya manusia yang lebih berkembang dan kreatif mungkin kita tidak perlu mengekspor miyak mentah untuk bahan bakar minyak. Naiknya harga BBM menyebabkan laju inflasi tidak dapat di bendung. Harga komoditi seperti harga bahan pokok naik sehingga barang-barang lain pun ikut naik, biaya hidup masyarakat kian membengkak. Pemerintah seharusnya bisa memikirkan cara lain ketimbang harus menaikan harga BBM yang mencekik masyarakat seperti ini atau dengan cara metode barter seperti pada negara lain seperti negara singapura dan arab. Negara arab mengirim minyak ke singapura dengan barter singapura mengisi tangki minyak dengan air untuk dikirim kembali ke arab.

       Sekarang mari kita berfikir bagaimana cara membenahi hukum ekonomi di Indonesia ?

  • Pembentukan Undang-Undang harus dilandasi dengan sistem ekonomi yang terbuka terhadap perkembangan namun tetap mengacu pada jati diri bangsa.
  • Setiap sektor harus bisa menempatkan diri dan saling bekerja sama untuk membangun perekonomian kearah yang lebih baik sehingga Indonesia memiliki perekonomian yang kuat, stabil dan lebih maju. Menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan adanya ganjaran yang tegas bagi pelanggarnya sangat diperlukan, hanya tinggal bagaimana pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah serta masyarakat menanggapi kebijakan yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat.
  • Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian harus ditunjang dengan hukum serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya serta kemauan keras untuk berkembang ke arah yang lebih baik.
  • Pemerintah harus bersikap tegas terhadap para investor asing dengan peraturan yang berlaku agar produk Indonesia tetap bisa menguasai pasar Indonesia bukan produk luar yang lebih menguasai pangsa pasar Indonesia.
  • Pemerintah harus lebih memperhatikan para petani di Indonesia karena penghasilan utama Indonesia salah satunya dibagian pertanian.
  • Suku Bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah penerimaan.

        Dengan memperbaiki dan membuat hukum yang tegas untuk mengatur perekonomian Negara maka akan membuat perekonomian menjadi lebih baik dan terarah. Selain itu perbaikan dari segi moral bangsa untuk menciptakan persatuan bangsa, industri yang berjalan dengan baik dan tidak terjadinya kecurangan akan membuat kesejahteraan sosial meningkat. Yang paling penting adalah perbaikan dari Pemerintah dan para pejabat hukum yang bersih, adil dan jujur.

WAJAH HUKUM DI INDONESIA

Nama              : Tekla Shintauli Lorentina

Npm / kelas    : 27211068 / 2EB01

Tugas 1 Aspek Hukum Dalam Ekonomi

WAJAH HUKUM DI INDONESIA

            Pengertian hukum menurut saya yaitu suatu peraturan yang berlaku dimasyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang memiliki sifat memaksa dan akan diberikan sanksi jika melanggarnya. Hukum dibuat sebagai pedoman dalam bertindak. Hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas di bentuknya hukum tersebut.

            Nah sebenarnya apa landasan hukum di Indonesia? Seperti yang sudah kita ketahui Pancasila dan UUD’45 merupakan landasan hukum di Indonesia.  Landasan hukum di Indonesia tertera dalam UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 2 yang berbunyi “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”. Coba anda fikirkan apa benar hukum kita sekarang berlandaskan pancasila? sesuai yang kita tahu bahkan kita hafal pancasila sebagai sebuah deklrasi dari kebebasan bangsa Indonesia dan menjadi sebuah acuan dari pembentukan Negara ini. Namun sangat disayangkan para petinggi negara ada yang tidak hapal dengan isi kelima pancasila, jadi mereka menjalankan Pemerintahan berlandaskan apa ? Saya rasa hukum kita sekarang ini sudah tidak lagi berlandaskan pancasila melainkan berlandaskan uang. Hal tersebut jauh berbeda dari yang diharapkan.

            Seperti para pembaca ketahui, bisa kita lihat bagaimana keadaan hukum di Indonesia. Ya, tentu saja saat ini hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Mengapa begitu ? Karena orang yang berkuasa adalah orang – orang yang kuat sehingga mereka bisa menjadi pemenang dalam suatu kasus. Hukum bisa dibeli oleh mereka-mereka yang mempunyai uang banyak. Misalnya saja orang kuat vs orang lemah, seandainya orang yang lemah benar seharusnya dia adalah pemenang tapi karena orang yang kuat memiliki segala sesuatunya dia bisa menjadi pemenang dalam kasus tersebut sehingga orang yang seharusnya benar malah dia yang mendapat hukuman. Kira-kira seperti itulah keadaan wajah hukum di Indonesia.

            Dari kasus kecil tersebut saja sudah bisa kita simpulkan bahwa ketidakadilan hukum diperlihatkan dipublik padahal yang kita ketahui Indonesia adalah negara hukum namun saat ini kalimat tersebut hanyalah fiktif  belaka saja. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum yang berlaku dan kepada para aparat penegak hukum karena mereka bukan membela yang benar melainkan mementingkan kepentingan pribadi.

Berikut ini merupakan contoh nyata dari ketidakadilan dalam penegakan hukum

            Yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecilnya ketika sedang ada razia kendaraan meliputi razia STNK, Helm, Forbiden dan sebagainya yang mana hal-hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UUD ’45 dan terdapat sanksi jika melanggarnya namun hanya karena uang semua bisa beres seketika tanpa harus ikut sidang ataupun mengikuti sanksi yang seharusnya, hal tersebut merupakan penyimpangan dalam penegakan hukum. Nah kesalahan ini merupakan kesalah siapa ? Kesalahan ini merupakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum, selain itu aparat penegak hukum disini juga salah karena tidak bersikap tegas terhadap pelanggarnya.

            Selain itu terdapat juga kisah yang tidak asing lagi ditelinga kita yaitu kisah sepasang sandal jepit. Sepasang sandal jepit milik seorang BRIPTU yang dicuri siswa SMK berusia 15 tahun. Akibat pencuriannya siswa itu mendapat hukuman selama 5 tahun. Coba kita bayangkan hanya karena mencuri sandal jepit siswa itu mendapat hukuman 5 tahun, bukankah hal itu tidak adil? Sekarang kita bandingkan dengan para pejabat-pejabat tinggi yang mengkorupsi uang rakyat sampai miliyaran bahkan triliunan saja hanya mendapat hukuman ringan yang spesial dengan segala fasilitas yang diberikan. Rakyat kecil yang hanya mencuri sandal jepit yang harganya sekitar Rp. 10.000 dikenakan ancaman hukuman selama 5 tahun, sungguh ironis memang negeri kita tercinta ini, seharusnya hukum bisa menjadi sebuah sandaran bagi rakyat kecil tapi sebaliknya hukum malah mencekik rakyat kecil.

            Dari contoh tersebut saja Hukum saat ini sangat memprihatinkan karena segala sesuatunya dinilai dengan uang bukan kebenaran. Pemerintah harus bisa memperbaiki masalah KKN dan sebagainya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

            Apa saja sih yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut berawal dari masing-masing pribadi yang tidak pernah puas akan sesuatu sehingga mereka pun tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya harus dibela dan yang tidak boleh dibela. Hanya sebagian kecil para penegak hukum yang mengikuti tata aturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya membenahi sistem pemerintahannya atau bertindak lebih tegas lagi dalam penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan retaknya sistem hukum di Indonesia, yaitu:

  • Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat
  • Sistem peradilan yang dipandang kurang independen
  • Kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum
  • Rendahnya kontrol terhadap penegakan hukum

            Hal-Hal diatas yang menyebabkan keretakan hukum di Indonesia harus bisa diperbaiki oleh pemerintah. Permasalahan hukum ini harus ditindak lanjuti karena kalau tidak maka akan hancurlah sebuah negeri jika tidak memiliki system hokum yang bisa diandalkan. Inilah yang seharusnya menggugah pemerintah untuk segera bertindak membenahi kekacauan ini, karena keadaannya sudah demikian parah. Apabila sistem hukum di Indonesia tetap memegang teguh pada pancasila maka penegakan hukum yang diharapkan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik.